Negara Penganut Sistem Ekonomi Sosialisme : Negara Vietnam dan Negara Qatar

Oleh Kelompok 2 yang beranggotakan:

1. Adnin Intan Syalsabilla            (200432619304)

2. Astria Wahyu Andini                (200432619245)

3. Atsna Himmatul Aliyah            (200432619219)

4. Amanda Indah Ramadany         (200432619221)

5. Andy Muhamad Emrizal           (200432619326)           

6. Bariq Athallah                           (200432619337)

SISTEM EKONOMI SOSIALIS NEGARA VIETNAM

         Negara Vietnam merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Vietnam yang menganut sistem tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Mereka percaya dengan keunggulan ekonomi ini, terlihat dari sikap mereka yang optimisme bahwa nantinya kapitalisme akan kalah.Vietnam berjalan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan. Contoh : Pembuatan kebijakan luar negeri, dimana Partai Komunis Vietnam (PKV) sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menentukan hubungan luar negeri Vietnam

Sejarah Vietnam

    Kolonisasi di Vietnam oleh Prancis terjadi pada 1880-an dan berlangsung selama enam dekade.Prancis berniat untuk mengeksploitasi sumber daya. Prancis juga melakukan monopoli dan penerapan pajak yang tinggi kepada penduduk lokal. Vietnam melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan negaranya hingga akhirnya Vietnam merdeka dari Prancis pada 2 September 1945.

Terbaginya Vietnam menjadi dua negara diawali dengan adanya Perang Indochina yang mengakibatkan munculnya Perang Vietnam antara kelompok nasional, seperti Viet Minh di Ho Chi Minh dengan kelompok kolonial Jepang dan Prancis. Kemudian kemenangan oleh Viet Minh pada Pertempuran Dien Bien Phu sekitar Mei 1954.Pada garis utara ada Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Ibu kotanya adalah Hanoi. Sedangkan pada garis selatan ada Negara Vietnam yang ibu kotanya terletak di Saigon.Dua negara ini akhirnya bersatu setelah runtuhnya Pemerintah Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Secara resmi, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara bersatu pada 2 Juli 1976, menjadi negara Republik Sosialis Vietnam atau Vietnam.

Inovasi Vietnam dalam Kesadaran Sosialisme

           Perang Vietnam berakhir dengan sukses untuk Vietnam Utara pada bulan April 1975 . Era baru revolusi Vietnam telah dibuka: era kemerdekaan nasional, unifikasi dan sosialisme. 

Dikutip dari hasil kongres nasional kesembilan (2001). Partai menegaskan: "Sosialisme di dunia, dari pelajaran keberhasilan dan kegagalan serta dari aspirasi dan kebangkitan rakyat, memiliki kondisi dan kemampuan untuk menciptakan perkembangan baru. Menurut evolusioner hukum sejarah, umat manusia pasti akan maju ke sosialisme."Kesadaran yang konsisten dari Partai, Negara dan rakyat Vietnam menandakan bahwa proses renovasi semakin memperjelas isu-isu sosialisme dan transisi ke sosialisme di Vietnam

Delapan karakteristik dasar model sosial sosialis yang terus dibangun oleh orang Vietnam di abad ke-21

1. Orang kaya, negara kuat, masyarakat adil, demokratis, dan beradab;
2. Dimiliki oleh rakyat;
3. Ada tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, berdasarkan kekuatan produksi modern dan hubungan produksi sejalan dengan tingkat perkembangan kekuatan produksi;
4. Adanya budaya yang maju dan identitas bangsa yang kuat;
5. Rakyat dibebaskan dari penindasan, ketidakadilan, kehidupan yang kaya, kebebasan, kebahagiaan, pembangunan yang menyeluruh;
6. Suku bangsa dalam masyarakat Vietnam adalah sama, bersatu, dan saling mendukung untuk maju;
7. Ada negara sosialisme yang sah yang milik rakyat, diciptakan oleh rakyat, untuk rakyat di bawah pimpinan Partai Komunis;
8. Memiliki hubungan persahabatan dan kerjasama dengan orang-orang dari semua negara di dunia

GDP Negara Vietnam

        Pada 2020, Vietnam menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatat pertumbuhan PDB, yaitu 2,9%.Jika ditelaah lebih jauh motor pertumbuhan PDB Vietnam, akan terlihat bahwa negara itu telah bergeser dari sektor pertanian menuju industri dan jasa yang saat ini mencakup 75% PDB mereka.Penunjang lain bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah struktur populasi yang sedang di masa emasnya. Populasi Vietnam sekitar 97 juta orang, di mana penduduk usia kerja (15-60 tahun) mencakup 68,5%

Perekonomian Negara Vietnam

• Pertanian dan Perkebunan,vietnam tergolong sebagai negara agraris dan hasil utama yang diperoleh pertanian negara tersebut adalah padi. Penanaman padi di Vietnam biasanya dilakukan di beberapa daerah seperti delta sungai merah dan delta sungai Mekong .Hasil utama pertanian Vietnam adalah padi. Hasil perkebunannya yang utama adalah tebu, teh, dan kopi
• Peternakan dan perikanan ,hasil ternak berupa unggas, babi, sapi, kerbau dan kambing.Hasil-hasil budidaya belum banyak diekspor sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Daerah yang menjadi pusat perikanan adalah Teluk Tonkin. Daerah penangkapan ikan yang lain berada di Laut Cina Selatan,danau, sungai, dan terusan
• Perdagangan,komoditas ekspor utama Vietnam masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan hasil tambang yang meliputi beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan bijih besi. Sedangkan impor utama adalah bahan bakar, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia
• Pertambangan,hasil tambang utama antara lain bijih besi, fosfat, emas, dan batu bara.
• Industri,hanoi sekarang merupakan pusat industri dengan pabrik mesin dan rekayasa (keteknikan), pengolahan bahan makan,serta sejumlah industri kecil.Haiphong dijadikan sebagai pusat utama pabrik kapal,semen,gelas,porselin,dan tekstil.Thai-Nguyen menjadi lokasi pabrik baja dan besi.Viet-Tri menjadi lokasi pabrik kertas dan bahan-bahan kimia.Vinh menjadi lokasi pabrik yang menghasilkan produk-produk keteknikan

Implementasi Sosialisme dalam Politik dan Pemerintahan dan Hukum Vietnam

   

    Republik Sosialis Vietnam adalah Negara dengan hukum sosialis dari rakyat dan untuk rakyat.Pembagian Kekuasaan di Vietnam terdiri dari Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.Lembaga Legislatif di Vietnam di sebut dengan Dewan Nasional unikameral atau Quoc-Hoi. ( Didalamnya terdapat 498 kursi yang mana anggotanya dipilih berdasarkan suara terbesaruntuk masa pemerintahan lima tahun).Terkait hal tersebut untuk melanjutkan keberadaan dari sistem sosialis bergantung dengan tindakan Partai dan Pemerintah yang memperkenalkan sejumlah reformasi secara selektif disejumlah bidang termasuk sektor agrikultural dan perusahaan-perusahaan negara sejak awal 1980an

SISTEM EKONOMI SOSIALIS DI NEGARA QATAR

        Qatar merupakan negara temirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia yang menganut sistem ekonomi sosialis. Hal ini bisa dilihat pada penguasaan sektor industri yang dikuasai oleh pemerintah, seperti minyak bumi dan gas alam. Seperti diketahui, Qatar merupakan eksportir gas terbesar di dunia, yang produksinya mencapai 36 juta ton per tahun. Sedangkan produksi minyak bumi mencapai 1,1 juta barrel per hari. Sistem ekonomi sosialis di Qatar juga bisa dilihat pada pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat sentral dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang begitu dominan dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Qatar pun memberikan intensif berupa material dan moral, untuk memberikan motivasi bagi para pelaku ekonomi non pemerintah. Oleh karena itu, Qatar tidak menganut sistem ekonomi liberal karena faktor-faktor produksi yang penting tidak dikuasai pihak swasta serta pengambilan keputusan ekonomi tidak diserahkan kepada swasta dan tidak dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku, melainkan sentralisasi oleh pemerintah.

Ciri-Ciri dari Sistem Perekonomian Sosialis di Qatar,yaitu :

• Faktor faktor produksi dikuasai oleh pemerintah/negara
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana.
• Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi.

Sejarah Perekonomian Qatar

          

    Setelah dominasi Inggris dan Kesultanan Utsmaniyah di Qatar, akhirnya Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transito kapal dagang sebelum menuju India. Qatar kemudian memperoleh status sebagai dependen dari Inggris, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain.

  Beberapa dekade lalu, Qatar merupakan sebuah negara miskin di daerah gurun yang gersang dengan penduduk mayoritas bekerja sebagai nelayan.. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara namun industri mutiara jatuh setelah munculnya Mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920 dan 1930 an, sehingga pendapatan yang diterima negara Qatar juga turun. Tak lama kemudian Qatar enemukan salah satu cadangan gas alam cair (LNG) terbsesar dunia, nomor tiga setelah Rusia dan Iran. Kemudian dari mutiara berkembang ke industri minyak dan gas alam yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama Qatar sebagai penghasilan utama.

Dinamika Sosial Politik Qatar

      Qatar  adalah sebuah negara yang meskipun kewenangan berada di tangan Emir sepenuhnya akan tetapi tetap menerapkan pemilu di negaranya. Dalam politik luar negerinya Qatar menerapkan realisme dan juga soft power.  Selain itu Qatar juga termasuk dalam daftar negara kaya dengan pendapatan produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia. Qatar hanya membutuhkan waktu satu setengah dasawarsa untuk membangun perekonomian, dan hal ini dinilai tumbuh secara signifikan dalam kurun waktu cepat.Dengan sistem ekonomi sosialisme yang ada di Qatar, membuat strategi pembangunan ekonomi bisa ditanamkan secara seimbang, menyebar, dan terarah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Qatar

Pengendalian Ekonomi Negara Qatar

Lalu, Bagaimanakah Qatar dalam mengendalikan perekonomian dinegarannya dan kebijakan apa saja yang diterpakan? Simak penjelasan dari kami berikut ini! 

1. Qatar memutuskan keluar dari OPEC

       Meskipun telah menjadi negara anggota OPEC selama 60 tahun, terhitung pa 1 Januari 2018 Qatar sudah tidak lagi menjadi negara OPEC. Meskipun Qatar sebelumnya menjadi anggota OPEC, Qatar merupakan negara yang memproduksi minyak yang lebih kecil daripada negara-negara yang lain, yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini:

Keluarnya Qatar dari OPEC juga disebabkan karena keinginan pemerintah Qatar untuk fokus dalam mengembangkan potensi Liqufied NaturalGas (LNG) yang mana telah menjadikan qatar sebagai pemasok LNG utama didunia. 

        2. Mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari memproduksi minyak dan gas alam untuk    pembangunan fasilitas umum dan untuk berinvastasi melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Qatar yaitu Qatar Investmen Authority (QIA) pada tahun 2005

Qatar Investment Authority dibentuk khusus hanya untuk membeli banyak barang di seluruh dunia, yang digunakan untuk mengamankan harga minyak. Sebagian besar investasi QIA dilakukan di luar negeri dalam berbagai instrumen keuangan seperti ekuitas, kredit dan sekuritas pendapatan tetap, ekuitas swasta, dan real estat. Dana tersebut memiliki perusahaan real estat bernama Qatar Diar. Perusahaan ini memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk Barclays, Volkswagen Group, dan Porche.

3. Qatar mengembangkan sektor perekonomian dengan membuka Qatar Science & Technology Park (QSTP) yang bertujuan untuk mewadahi pengembangan usaha yang berasal dari Qatar maupun luar negeri yang berfokus pada teknologi.

QSTP adalah zona bebas di Qatar, yang didasari dengan visi menjadi pusat internasional untuk penelitian, inovasi dan kewirausahaan terapan yang diakui. Fungsi utama QSTP adalah pusat pengembangan eknologi dan bukan hanya sebatas untuk pengembangan bisnis semata.

    4. Negara Qatar tidak mengenakan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pajak atas dividen, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagai instrument kebijakan fiskalnya karena Qatar bertumpu pada cadangan gas dan minyak sebagai sumber pendapatanya. Meski demikian, warga Qatar harus tetap menyetorkan 5% dari penghasilan mereka sebagai jaminan sosial. Otoritas pajak Qatar juga menetapkan tarif standar untuk perusahaan sebesar 10%. Namun, khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor migas  akan dikenakan tarif PPh badan sebesar 35%.

    5. Terdapat Program Qatar Charity

“Qatar Charity” merupakan lembaga yang bergerak untuk memberika bantuan pada enam bidang kemanusiaan (tempat tinggal, tanggap darurat medis, bantuan makanan, WASH

dan bantuan keuangan) dan tujuh bidang pengembangan (kesehatan, pendidikan, WASH, keamanan pangan, pemberdayaan, keuangan, perumahan dan perawatan sosial. Dan dana yang didapat dari lembaga “Qatar Carity” berasal dari zakat yang diberikan penduduk didalamnya juga dilengkapi dengan 3 jenis zakat yaitu zakat emas, zakat hewan ternak (unta), dan zakat persediaan

Pada tanggal 5 Juni 2017, negara- negara Teluk yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dan melakukan embargo ekonomi terhadap Qatar dengan menutup perdagangan, rute darat, udara dan laut menuju Qatar. Tertutupnya akses tersebut berpotensi membuat perekonomian Qatar terganggu karena diperkirakan 40% dari total impor Qatar berasal dari rute tersebut terutama rute darat dengan Arab Saudi. Pada saat awal pengumuman blokade, Qatar sempat mengalami kesulitan dalam memenihi kebutuhan pokok negaranya, namun dapat teratasi karena adanya bantuan dari Oman, Iran dan Turki. Berikut merupakan peta embargo Qatar dari Negara Teluk yang mana membuktikan bahwa Qatar terisolasi dari negara tetangganya:

Adapaun kebijakan yang diambil pemerintah Qatar untuk menghadapi krisis diplomasi:

1. Kebijakan segi ketahanan pangan

Saat terjadi pem – blokade an ini, Qatar menjadi kehilangan beberapa impor makanan utamnya. Untuk mengatasi hal ini, Qatar membuat kebijakan untuk mendukung sektor ekonomi local dalam membangun dan mengembangkan kehadiran produk local di pasar dan menjadikan peluang baru untuk kerjasama dan bisnis.

       2. Qatar menghapuskan persyaratan visa untuk 80 negara.

Pada tanggal 9 Agustus 2017, kementrian perindustrian qatar, Qatar Tourism Authority (QTA) dan Qatar Airways mengumumkan bahwa Qatar akan mengizinkan masuk bebas visa bagi warga 80 negara yang segera berlaku. Langkah itu ditunjukan untuk mengingatkan jumlah pariwisata dalam jangka pendek untuk membantu mengimbangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh blockade oleh empat negara Arab.

       3. Qatar memberlakukan kepemilikan 100 % bagi investor asing.

Menteri Perekonomian dan Perdagangan Qatar Syekh Ahmad bin Jasim bin Muhammadats-Tsani mengatakan seratus persen investasi asing itu berlaku di semua sektor ekonomi. Dia menambahkan rancangan undang-undang untuk memajukan perekonomian Qatar dan menambah kepercayaan pemodal asing terhadap negara Arab Teluk ini.

       4. Qatar meluncurkan strategi pembangunan nasional.

Blockade yang diberlakukan di Qatar telah membuktikan visi ke depan yang bijaksana dari kepemimpinan bijaksana negara yang telah meluncurkan Qatar National  Vision 2030 bertujuan mengubah Qatar menjadi sebuah negara maju pada tahun 2030.

        5. Melarang produk dari arab Saudi, Bahrain, mesir dan uni emirat arab.

Qatar telah melarang produk yang diimpor dari empat negara tetangga Arab yang telah memberlakukan embargo regional terhadap negara tersebut. Semua diperuntukan untuk  melindungi keamanan konsumen di negara Qatar dan untuk memerangi perdagangan barang yang tidak pantas.

    Selain kaya akan minyak, Qatar juga memiliki penerbangan yang namanya sudah mendunia yaitu Qatar Airways. Penerbangan komersial tersebut terkena dampaknya yang memaksa Qatar untuk membatalkan sekitar 80 penerbangan sehari. Namun, Qatar menemukan solusi dengan menemukan menemukan jalur udara baru yaitu dengan melewati Iran, Turki, Kuwait dan Israel. Berikut merupakan jalur penerbangan sebelum dan sesudah adanya krisis diplomasi Qatar.

Perencanaan Perekonomian di Negara Qatar

Blockade yang diberlakukan di Qatar telah membuktikan visi ke depan yang bijaksana dari kepemimpinan bijaksana negara yang telah meluncurkan Qatar National Vision 2030. Qatar National Vision 2030 bertujuan mengubah Qatar menjadi sebuah negara maju yang mampu mempertahankan negaranya sendiri dan menyediakan standar hidup yang tinggi untuk semua orangnya untuk generasi yang akan datang.

Melalui Qatar National Vision (QNV) 2030, Qatar elah menetapkan visi jangka panjang untuk membangun ekonomi yang tidak hanya bergantung pada hidrokarbon atau impor makanan dari negara lain, namun juga untuk mengatasi ketahanannya sendiri dari tantangan masa depan. Beberapa tantangan utama yang dibahas dalam QNV 2030 adalah modernisasi dan pelestarian tradisi Qatari di dunia global, menyeimbangkan kebutuhan generasi ini dengan masa depan, mengelola pertumbuhan dan ekspansi yang tidak terkendali melalui keberlanjutan. Jalan yang dipilih dari perkembangan Qatar dalam kaitannya dengan angkatan kerja ekspatriat dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pengelolaan

Visi Nasional Qatar Bertumpu pada Empat Pilar :

·         Pilar Pertama - Perkembangan Manusia

Qatar sangat bergantung pada sumber daya minyak dan gasnya. , Qatar membangun sistem pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja yang efektif. Hal ini dilakukan karena Qatar , Qatar membangun sistem pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja yang efektif. Hal ini dilakukan karena Qatar

·         Pilar Kedua - Pembangunan Sosial

Qatar akan berupaya membangun berbasis masyarakat yang aman, terjamin, dan stabil. Negara akan mempromosikan toleransi, dan keterbukaan terhadap budaya lain dalam konteks Arab dan Identitas Islam.

·         Pilar Ketiga - Pembangunan Ekonomi

Disini Qatar melakukan Manajemen Ekonomi yang Baik guna pemeliharaan cadangan strategis minyak dan gas untuk jangka panjang agar kebutuhan terpenuhi keamanan nasional dan pembangunan berkelanjutan tercipta

·         Pilar Keempat - Pembangunan Lingkungan

Pilar lingkungan sangat penting karena Qatar dipaksa untuk berurusan dengan masalah lingkungan lokal, seperti polusi, kekurangan air bersih, degredasi lingkungan dan pemanasan global. Namun semua itu harus seimbang dan sejalan dengan kebutuhan ekonomi, pertumbuhan serta perkembangan sosial.

Keberhasilan Negara Qatar

    Titik balik Qatar adalah melalui sumber daya minyak bumi yang dimilikinya. Dengan adanya sumber daya tersebut, kondisi perekonomian Qatar semakin berkembang dan angka kemiskinan menjadi semakin sedikit. Setelah mulai merasakan dampak dari melimpahnya hasil produksi minyak, pendapatan tersebut mulai dialokasikan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendapatan utama Qatar berasal dari ekspor minyak dan gas alam, bahkan cadangan minyak Qatar diperkirakan mencapai 15 miliar barel (2,4 km³). Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara mencapai lebih dari US$100.000, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris. Pemerintaan tersebut memungkinkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, air dan listrik serta bantuan perumahan untuk rakyat. Selain itu, pemerintah juga melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri.

    Kemajuan ekonomi Qatar semakin tampak Ketika PDB per kapita Qatar berada di peringkat 4 dunia menurut data IMF di tahun 2016. Qatar lebih mengandalkan tenaga kerja asing untuk pertumbuhan ekonominya, bahkan sampai pada taraf pekerja migran mencapai 86% populasi penduduk dan 94% angkatan kerja. Negara Qatar hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara berencana untuk menerapkan pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh, seperti makanan siap saji, rokok, dan minuman ringan. Selain itu, dengan tidak menerapkan pajak penghasilan, Qatar adalah salah satu  negara dengan tingkat pajak terendah di dunia dan tingkat pengangguran Juni 2013 adalah 0,1%.

    Qatar memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar paritas daya beli (PP) mencapai 132.886 dollar AS. Di mana angka tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya memiliki PDB atas PPP sebesar 13.998 dollar AS. Bahkan pada 2019 cadangan  minyak Qatar mencapai 25,2 miliyar barrel berdasarkan data yang dirilid BP Statistical Review of World Energt 2020. Sedangkan cadangan gas yang dimiliki Qatar menjadi salah satu terbesar di dunia yaitu sebesar 24,7 triliun meter kubik. Di bawah ini merupakan pertumbuhan Gross Domestic Produk (GDP) riil dan GDP nominal QATAR :

    Pertumbuhan GDP riil Qatar sebesar 4,8% year-on-year (yoy) pada kuartal kedua 2015. Pertumbuhan GDP didorong oleh sektor non hidrokarbon, di mana nilai bruto riil sektor non tambang dan penggalian tumbuh sebesar 9,1%. Hal ini diperkuat oleh kenaikan terutama di sektor kontruksi, perdagangan, perhotelan, dan keuangan. Sementara itu, nilai bruto riil sektor pertembangan dan penggalian dengan pangsa 50,50% dari GDP menunjukkan kenaikan tahunan 0,9%. Inflasi mencapai 1,5% yoy pada triwulan ke 3 2015, dipengaruhi oleh kenaikan harga 2,1% dan 2,5%. Peningkatan ini diimbangi oleh penurunan 3,6% pada sub indeks rekreasi dan budaya. Inflasi diperkirakan akan meningkat setelah pemulihan harga pangan internasional tahun 2016 dan harga minyak yang lebih tinggi tahun 2017. Di sisi penawaran, indeks harga produsen turun sebesar 37,4% karena penurunan tajam harga minyak mentah dan gas alam selama tahun 2014.

    Untuk neraca perdagangan Qatar menjadi sebesar 48,0% menjadi surplus $30,19 miliar pada akhir 2015 akibat penurunan ekspor dan peningkatan impor. Penurunan harga minyak menurunkan komponen terbesar dari total ekspor, hidrokarbon sebesar 37,53% menyebabkan penurunan ekspor sebesar 35,25%. Dari sisi fiskal, Qatar mengalami deficit akibat peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pendapatan. Pendapatan turun secara signifikan karena penurunan harga minyak akibat menurunkan penerimaan hidrokarbon. Di bawah ini ada gambar yang menunjukkan GDP per kapita negara Qatar :